(0324) 3515799 – 325058 ::::: WhatsApp : 0878-5995-5556 ::::: Alamat : Jl. Jokotole No. 55 Pamekasan pmk.perpusda@gmail.com

Perpustakaan dan Pustakawan Sekolah/Madrasah Bersinergi dalam Menjawab Tujuan Kurikulum Pendidikan

Berita Lainnya...

Gunung Sahari, Jakarta – Perpustakaan Nasional menyelenggarakan  Konferensi Perpustakaan Sekolah/Madrasah di The Media Hotel & Towers pada hari Senin (3/12). Acara yang dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia tersebut mengambil tema “Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Menuju Perpustakaan Sekolah/Madrasah Berbasis Standar Nasional Perpustakaan Dalam Rangka Menjawab Tujuan Kurikulum Pendidikan”. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 telah mengamanatkan pentingnya standar dalam pengelolaan perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah/madrasah.

Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah menjelaskan Kebijakan pengembangan perpustakaan pada madrasah tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan terkini di madrasah yang sedang Kementerian Agama garap dalam mengantisipasi tantangan kehidupan. “Kebijakan berawal dari pendidikan, pembelajaran atau kurikulum di madrasah dalam menjawab tantangan menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0 dan mewujudkan karakter muslim yang Rahmatan Lil Alamin,” ujar Ahmad.

Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ada enam prasyarat dalam menghadapi era industri 4.0 yaitu kompetensi memecahkan masalah (problem solving), kepemimpinan (leadership) kolaborasi (collaboration), adaptasi (adaptability), kreativitas dan inovasi (creativity and innovation). “Oleh karena itu menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 22 dijelaskan harus dibentuk perpustakaan umum di seluruh Indonesia dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya. Tidak boleh ada satu jengkal tanah di Republik yang tidak memiliki perpustakaan.” ujar Syarif. Paradigma perpustakaan saat ini telah berubah tidak lagi hanya deretan buku-buku tetapi perpustakaan hadir dalam menjangkau masyarakat. Syarif juga menerangkan Pustakawan harus bisa membawa perubahan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berbicara mengenai standar dalam pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti memaparkan UNESCO melalui IFLA (International Federation of Library Assosiations and Institutions) telah menerbitkan pedoman pengelolaan perpustakaan sekolah sejak tahun 2002 dan mulai tahun 2014 hingga 2015 pedoman tersebut mulai direvisi. Pedoman tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai negara dan dikembangkan menjadi standar di masing-masing negara. “Sudah saatnya kita duduk bersama menyamakan persepsi dalam memperbaharui fungsi sehingga perpustakaan dan pustakawan sekolah/madrasah bergerak dan berkarya dalam menjawab tujuan kurikulum pendidikan,” tutup Woro.